Bangka Barat, www,fokusbabel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat menggelar rapat evaluasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari KPK mengenai indikator dan sub-indikator pencegahan korupsi daerah untuk tahun 2025.
Rapat ini di laksanakan secara daring dan difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat bersama pihak KPK. Tujuannya adalah untuk memperkuat efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Bangka Barat, Muhammad Soleh, menegaskan bahwa MCP adalah instrumen strategis yang di rancang KPK untuk meminimalkan risiko praktik korupsi di daerah.
“MCP ini merupakan program KPK yang harus di cermati dengan serius. Ini penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Soleh pada Rabu, 28 Mei 2025.
Menurutnya, evaluasi ini akan meningkatkan kesiapan dan integritas Pemkab Bangka Barat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam rapat tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bangka Barat memaparkan delapan area indikator MCP di antaranya sebagai berikut.
Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah, Perencanaan dan penganggaran yang transparan, Pengelolaan aset atau barang milik daerah, Penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat, Manajemen sumber daya manusia, Peningkatan kualitas pelayanan publik
Soleh menambahkan bahwa seluruh indikator tersebut harus di laksanakan secara konsisten untuk menghasilkan perubahan yang nyata.
Selain itu, Soleh menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah hingga legislatif.
“Kunci utama dalam mendorong perubahan adalah komitmen yang kuat dalam implementasi. Pencegahan korupsi harus di mulai dari pimpinan daerah dan didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan serta DPRD,” tegasnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun sistem antikorupsi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
