BANGKA BARAT, www.fokusbabel.com -Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021–2025, Sukirman dan Bong Ming Ming, resmi berakhir pada Senin (2/6/2025).
Namun, di balik pergantian kepemimpinan ini, muncul kekecewaan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Kekecewaan tersebut terutama terkait belum dicairkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menjadi salah satu komponen penting dalam pendapatan para ASN.
Hingga akhir masa jabatan Sukirman-Bong Ming Ming. TPP untuk beberapa bulan terakhir belum dibayarkan, menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
Hal ini membuat banyak ASN merasa seperti “anak kehilangan induk”, ditinggalkan tanpa kepastian oleh pimpinan daerah.
“TPP belum juga cair. Padahal gaji kami sudah banyak terpotong untuk cicilan ke bank. Sebagian besar ASN punya tanggungan, dan kami sangat bergantung pada TPP itu,” ungkap salah satu ASN Bangka Barat sebut saja Dede.
Menurut Dede, informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa sebenarnya dana untuk membayar TPP sudah ada.
Namun, kata dia dana tersebut disebut dialihkan untuk membayar utang daerah kepada pihak ketiga, seperti ke pemborong.
“Kalau memang ada dana, kenapa tidak diprioritaskan untuk ASN dulu? Jangan seolah-olah ini karena Perbup TPP belum selesai atau masih dibahas Kemendagri. Setahu kami, perbup itu sudah selesai,” jelasnya dengan penuh kecewa.
Lebih lanjut, dia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan ASN terkait kondisi keuangan dan skema pembayaran TPP.
Dia membeberkan, sempat muncul dengan adanya Dana Alokasi Bantuan (DABA), namun belakangan diketahui dana tersebut juga tidak bisa digunakan untuk membayar TPP.
“Jangankan tiga bulan, untuk satu bulan saja belum ada kejelasan. Ini membuat kami semakin bingung dan kecewa. Kami ASN seperti anak yang kehilangan induk, Bupati dan Wakil Bupatinya tidak pernah ada di penghujung jabatannya,” bebernya.
Sementara itu, ia berharap dengan telah dilantiknya pemimpin daerah yang baru, di bawah kepemimpinan Markus-Yus Derahman, dapat segera menyelesaikan polemik ini.
Ia juga meminta agar pemerintah duduk bersama DPRD guna membahas prioritas anggaran demi memenuhi hak-hak ASN.
“Kalau memang ada anggaran yang tidak prioritas, ya dipotong saja demi TPP. Jangan biarkan ASN terus jadi korban ketidakpastian,” tutupnya.(*)
