Oleh, Marwan – Sekretaris Umum HMI Cabang Bangka Belitung.
OPINI,www.fokusbabel.com–Pada Selasa 31 Maret 2026 Diam dan melirik beberapa peristiwa Bangsa dan Daerah yang kelam serta sangat miris terjadi hari ini.
Bangsa kita dan Daerah kami Kepulauan Bangka Belitung dihiasi dengan momentum-momentum buruk yang tak henti terus terjadi. Sekejap mata memandang media sosial dipenuhi dengan tindakan biadap penguasa yang terus menghantui rakyat biasa.
Aceh yang belum kunjung pulih, mereka memeriahkan hari kemenangan Idhul Fitri beratapkan tenda-tenda, tetapi para pejabat masih terus sibuk diatas penderitaan rakyatnya disana.
Kritik terhadap penguasa masih dibalas dengan teror ancaman nyawa. Anak bangsa yang kritis menyuarakan keadilan dibungkam mereka dengan kekerasan.
Saudara seperjuangan kami Andrie Yunus korban kekerasan karena menyuarakan keadilan HAM. Apakah hanya MBG yang harus diperjuangkan dinegeri ini kawan ?.
Mau dibawa kemana arah Bangsa dan Daerah ini ketika para penguasa hanya hanyut dalam arus intruksi dan takut menyuarakan program prioritas itu.
Media berita dan wartawan yang kritis diteror dengan ancaman kekerasan. Hari ini terlayangkan bukti informasi bahwa kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bangka Belitung di teror dengan ancaman.
Jangan tutup mata juga terhadap daerah kita di Bangka Belitung ini. Baru-baru ini MBG di Sungailiat sudah sebabkan siswa keracunan (Bangkapos, Senin/30/03)2026).
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini seharusnya melihat dengan teliti. Output program yang di intruksikan dan diprioritaskan harus balance untuk beberapa tahun kedepan.Bangsa Indonesia dalam UUD 1945 yang menjadi dasar negara kita mengamanatkan mulai BAB X tentang HAM.
Didalilkan dalam Pasal-Pasalnya mulai dari Pasal 28A sampai 28J. dikandungkan didalamnya dari Hak Hidup, Hak Atas Jaminan Hukum, Hak Atas Kebebesan Berpendapat, Hak Atas Perlakuan Sama dimata Hukum.
Tapi semua dilanggar oleh jajaran struktural-struktural Bangsa ini sendiri. Equality Before The Law hanya jadi jargon proses penegakan hukum, belum menjadi realitas daripada implementasinya di Bangsa ini.
Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bekasi menyampaikan orasi dalam aksi demonstrasi dituntut secara hukum bahkan sampai menjalankan proses persidangan. HAM di Indonesia hanya sebuah memorandum CACATan diatas Hitam Putih.
Tak salah kata ini untuk dilanturkan atas penegakan HAM di Bangsa hari ini. Awal tahun 2026 sampai sekarang, Bangsa kita, Daerah kita Bangka Belitung selalu dimunculkan dengan peristiwa-peristiwa yang begitu miris.
Elit-elit Bangsa bukan lagi berfokus pada kualitas kaum-kaum muda, karena kaum muda yang kritis di Bungkam dengan ancaman dan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat Bangsa ini sendiri.
Menyampaikan pendapat dimuka publik dituntut dan diadili secara hukum. Warna sistem peradilan sudah keruh dimata rakyat akibat ulah penguasa Bangsa ini.
Lembaga-lembaga terkait yang melakukan proses peradilan sudah tak lagi menunjukkan wajah independensinya.
Kemudian, seharusnya masyarakat hari ini melihat dan menganalisa bahwa Program MBG yang diinstruksikan dari pusat berdampak pada aspek-aspek lainnya.
Pemerintah sibuk untuk menaikkan pegawai MBG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjas (PPPK), sementara ribuan PPPK yang sudah bekerja terancam diPHK. Dan ini diakibatkan upaya minimalisir anggaran negara, sementara anggaran negara triliunan per-hari dihabiskan untuk program MBG yang digaungkan sebagai program prioritas.
Harapannya masyarakat bisa menganalisa dan menilai sendiri, guru/tenaga pendidik honorer disekolah apakah sudah sejahtera. Tenaga pendidik diberikan upah mendidikan generasi-generasi bangsa (anak-anak dari masyarakat) itu berapa ?.
Dengan gaji bulanan yang dinilai hampir tidak cukup untuk kebutuhan minggu ke minggu saja guru masih bekerja dengan maksimal dan outputnya jelas untuk anak-anak Bangsa kita, apalagi disejahterakan dengan upah/gaji yang ditambah.
Hari ini program MBG yang diprioritaskan oleh Presiden justru menaikkan dan mensejahterakan pegawai MBG.
Pahitnya kita berpikir bahwa MBG orientasi outputnya hanya pada kondisi perut, bukan pada konsentrasi peserta didik.
Jikalau MBG yang digaungkan untuk meningkatkan kecerdasan dengan gizi, jangan tutup mata kita untuk melihat banyaknya kasus keracunan MBG.
Kalau dinilai dengan persentase antara kasus keracunan dengan keberhasilan programnya, maka saya rasa salah ketika penyakit yang terjadi harus kita nominalkan seperti itu.
Jikalau kesejahteraan guru/tenaga pendidik yang diprioritaskan oleh pemerintah, maka saya rasa ini justru berkali lipat bermanfaat dalam dunia pendidikan.
Kita jangan lewatkan 19 Tahun lagi (2045), Bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan besar yang kian lama digaungkan di Bangsa kita. Indonesia ingin menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi.
Pelaku utama dalam 2045 adalah mereka yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah hari ini. Maka kualitas berpikir dan output pendidikan harus berkembang dengan pesat. Pemeintah pusat dan daerah harus memikirkan ini dengan matang.
Indonesia Emas bukan hanya sekedar harapan yang hanya digaungkan terus, tetapi sebuah realitas harapan yang terimplementasikan.
Indonesia butuh pemuda yang cerdas dengan sistem pendidikan yang berkualitas bukan hanya makan-makan dikelas, Indonesia butuh pemuda yang kritis dan tak dibungkan serta diancam dengan kekeras dan Bangsa Indonesia butuh pemerintahan yang adil dan damai.
Kita sebagai generasi muda yang khawatir terhadap perkembangan dan kemajuan Bangsa dan Daerah tidak akan berhenti untuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang baik, kebijakan yang dzalim pada rakyat, kebijakan yang hanya mementingkan oligarki.
Maka yang terpenting benahi pendidikan dengan kualitas, benahi kebijakan dengan transparansi dan keadilan. Masyarakat, Akademisi, Praktisi, Aktivis, Mahasiswa, Buruh, dan Tani adalah Warga Negara Indonesia yang berhak atas perlindungan kepastian hukum bukan teror dan acaraman.
Program dan kebijakan pemerintah jangan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek apalagi hanya sebatas tahun 2029 mendatang, tetapi harus memikirkan kemajuan dan perkembangan Masyarakat, Daerah dan Bangsa.
Bangka Belitung juga harus bangkit dari keterpurukan dampak negatif dinamika para elit politik. Kesenjangan, dinamika politik yang buruk antara pimpinan tertinggi Bangka Belitung Gubernur-Wakil Gubernur jangan terlalu lama mencuat dipandangan rakyat.
Gubernur dan Wakil Gubernur harus segera selesaikan dinamika yang tidak baik ini. Bangka Belitung butuh arah kepemimpinan yang jelas, ketika konflik berkepanjangan terus terjadi diantara pimpinan puncak, bagaimana rakyat melihat kesuksesan periode kepemimpinan yang ada di Bangka Belitung.
Rakyat butuh pemimpin yang jelas, pemimpin yang memiliki loyalitas dan komitmen untuk membangun daerah kita Bangka Belitung.
Konflik Gubernur-Wakil Gubernur saya rasa sudah harus diselesaikan, jangan sampai masyarakat yang merasakan dampak tersebut.
Jikalau persoalan pribadi tidak bisa terselesaikan, bagaimana harus menyelesaikan persoalan membangun Bangka Belitung sampai hari ini.(**)
