BANGKA BELITUNG,www.fokusbabel.com— Aktivis Lingkungan Bangka Barat, Ary Irawan, menyoroti keras arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dinilainya terlalu berfokus pada sektor pertambangan timah.
Menurut Ary, dalam beberapa bulan terakhir, dinamika sosial dan politik di Babel seolah hanya berputar di satu narasi besar: penyelamatan penambang.
“Pemerintah daerah, aparat, hingga DPRD sibuk rapat soal tambang. Tapi pertanyaannya, penambang mana yang sedang diselamatkan, dan siapa yang sebenarnya dirugikan?” kata Ary, Kamis (6/11/2025).
Ia menyebutkan, sebagian besar aktivitas tambang timah di Babel kini bersifat ilegal, baik di darat maupun di laut. Akibatnya, kawasan hutan lindung, pesisir, hingga wilayah tangkap nelayan mengalami kerusakan parah.
Padahal, lanjutnya, masyarakat Babel bukan hanya penambang. Ada petani, nelayan, pelaku UMKM, dan anak muda yang kini berjuang di tengah ekonomi yang tak menentu.
“Nelayan kehilangan ruang tangkap karena laut rusak. Petani kesulitan pupuk dan harga panen anjlok. UMKM dan anak muda berjuang hidup jujur di tengah ekonomi tak menentu,” katanya.
Ary menilai kebijakan pemerintah terlalu sempit dalam memandang kesejahteraan, seolah hanya diukur dari harga timah per kilogram.
“Padahal kesejahteraan sejati lahir dari keberlanjutan. Dari nelayan yang lautnya lestari, dari petani yang lahannya subur, dan dari masyarakat yang lingkungannya sehat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menolak anggapan bahwa aktivis lingkungan anti-tambang. Menurutnya, yang ditolak adalah pola penambangan masif dan tak terkendali yang menghancurkan masa depan Babel.
“Kalau semua kebijakan publik hanya diarahkan agar tambang tetap berjalan, bukan agar alam dipulihkan, maka Bangka Belitung sedang menuju kehancurannya sendiri,” tegasnya.
Ary mendesak pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap oknum dibalik tambang ilegal.
Ia juga meminta agar pemulihan ekosistem pesisir, laut, sungai dan daratan yang rusak akibat kerakusan. Prioritas utama, disertai upaya peralihan ekonomi menuju sektor berkelanjutan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM
“Buka transparansi tata kelola tambang.
Masyarakat berhak tahu siapa yang mendapat izin, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung kerusakan,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Ary mengingatkan bahwa janji kesejahteraan dari sektor timah sudah terlalu sering diulang, sementara yang tersisa hanyalah lubang-lubang tambang dan air keruh.
“Kalau hari ini kita diam, generasi berikutnya hanya akan mewarisi tanah tandus dan laut yang rusak. Sudah saatnya menolak logika pembangunan yang menuhankan timah,” tutupnya.(**)
